Maaf dan Rekonsiliasi (1)

Di pertengahan pertama tahun 2000, Goenawan Muhamad dan Pramoedya Ananta Toer terlibat  perdebatan tentang maaf dan rekonsiliasi. Simpul perdebatan kedua sastrawan besar ini adalah permintaan maaf presiden Abdurahman Wahid kepada para korban pembantaian sesudah peristiwa G30S dan undangannya untuk memulai sebuah rekonsiliasi (Rabu, 15 Maret 2000 Terhadap Korban G30S/PKI Gus Dur: Sejak Dulu Sudah Minta Maaf Jakarta, Kompas ). Dalam sebuah wawancara ( “Omong Kosong Saja Rekonsiliasi” Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer, Forum Keadilan, 26 Maret 2000), Pram menanggapi inisiatif Presiden tersebut dengan nada sinis. Di satu sisi, ia menampik permintaan maaf Gus Dur dengan mengatakan bahwa permintaan maaf itu itu terlalu mudah  dilakukan karena sebatas basa basi. Pram menuntut keadilan dan bukan basa basi permintaan maaf. Di sisi lain, ia tidak melihat kekuatan moral dalam diri para pejabat negara untuk mewujudkan rekonsiliasi yang dimaksud. Bagaimana mungkin aparatur negara dapat membidani rekonsiliasi kalau mereka sendiri saling tuduh perkara korupsi ?

Pendirian Pram mendapat kritikan tajam dari Goenawan. Dalam surat terbukanya, Goenawan menuding Pram melakukan ketidakadilan atas diri Gus Dur. Tidak benar, sanggah Goenawan, kalau permintaan maaf yang dilakukan Gus Dur hanyalah sebuah perbuatan “gampangan”. Tiga belenggu telah dibongkar Gus Dur dengan permintaan maafnya: belenggu primordial (golonganku pasti benar), belenggu tahayul(semua anggota PKI dan keluarganya pasti bersalah dan pantas dihukum keras/dibunuh) dan belenggu teori tua (PKI dan ajaran komunisme itu berbahaya). Lebih dari itu, Goenawan mengajak Pram untuk mengikuti teladan Nelson Mandela yang meskipun pernah menjadi korban sistem apartheid Afrika Selatan, mampu memberi maaf kepada para penganiayanya dan mengupayakan rekonsiliasi nasional. Pram diundang untuk menghapus rasa benci dan bukan sekedar mencari pembalasan lewat pengadilan.

Pram pun membalas surat Goenawan dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Mandela dan Indonesia bukanlah Afrika Selatan. Yang ia cari, tulis Pram, bukanlah omongan maaf atau balas dendam. Ia menuntut ditegakkannya hukum dan diwujudkannya keadilan. Ia tidak meminta ganti rugi karena negara tidak mungkin bisa mengganti kerugian yang diderita dirinya dan para korban lainnya.

Perdebatan Goenawan dan Pram layak disimak untuk membantu kita mengkritis pemahaman kita sendiri tentang pengampunan dalam kaitannya dengan keadilan. Pram benar ketika menggarisbawahi supremasi hukum yang tidak bisa dipangkas oleh permintaan maaf. Tetapi, beliau hanya akan mengubah proses pengadilan menjadi ajang balas dendam ketika sukma pengampunan diabaikan. Goenawan tidak keliru ketika mengedepankan sukma pengampunan di tengah perjuangan mewujudkan rekonsiliasi yang dikebiri oleh ketakpastian hukum. Namun demikian, rasanya tidak tepat untuk menanggalkan begitu saja dimensi hukum hanya karena sistem yang aktual berlaku belum siap benar untuk menjadi jembatan emas menuju rekonsiliasi. Hidup berdasarkan hukum juga berarti keberanian untuk berjuang menegakkan hukum (mengambil alih ungkapan Ignas Kleden dengan perubahan secukupnya).

Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa permintaan maaf Gus Dur tidak bisa diabaikan begitu saja? Apakah karena faktor ‘ke Gus Dur’ annya? Atau karena keyakinan praktis bahwa pengakuan kesalahan dan permintaan maaf wajib hukumnya untuk dijawab dengan pemberiaan maaf? Sekarang, hukum apa yang mewajibkan pemberian maaf ketika terucap permintaan maaf? Apakah jika permintaan maaf tak terucap maka maaf pun tidak punya tempat berpijak?

Mengambil alih permenungan Paul Ricœur tentang le pardon difficile, keyakinan akan adanya hubungan timbal balik antara permintaan dan pemberian maaf seringkali dilandasi oleh hukum pertukaran atau transaksi. Berdasarkan hukum itu, setiap pemberian melahirkan tuntutan pengembalian atau pemberian kembali. Setiap pemberian seolah-olah memiliki kekuatan sihir yang mengikat pihak penerima untuk memberi balik. Dalam lingkaran transaksional semacam ini, lawan kutub memberi bukanlah menerima tetapi memberi balik. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak tidak, perilaku kita pun dipengaruhi hukum timbal-balik ini: do ut des. Aturan tentang grativikasi, misalnya,  dirancang untuk mencegah ikatan sihir antara pemberi, barang pemberian dan pejabat negara yang menerimanya.

Kewajiban memberi maaf pada pihak yang mengaku salah dan meminta maaf di satu sisi dapat membantu orang menyadari dimensi relasional dari pengampunan ( tidak ada seorangpun yang dapat memaafkan dirinya sendiri ; hanya “korban” yg punya otoritas memberikan pengampunan). Akan tetapi, di sisi lain, jika kesalingterkaitan ini disusupi semangat dagang ‘do ut des’ maka setiap pemberian sadar atau tidak sadar menyimpan tuntutan pemberian balik: aku sudah memberi pengakuan dan permintaan maaf maka giliran kau memberiku maaf dan pengampunanmu; aku sudah memberimu pengampunan maka sekarang giliranmu menunjukkan sikap baik atau rasa syukurmu padaku. Dinamika pengampunan dapat berubah menjadi distribusi jasa ketika semangat dagang masuk ke dalam lingkaran relasional antara permintaan dan pemberian maaf.

Kalau bukan hukum dagang atau timbal balik, hukum apa yang sebenarnya melandasi kewajiban untuk memaafkan pihak yang sudah mengaku salah dan minta ampun? Tinggal satu hukum yang di satu sisi menggarisbawahi dimensi relasional pengampunan tanpa di sisi lain jatuh dalam hukum timbal-balik; hukum itu adalah perintah untuk mencintai musuh. Seorang musuh tidak mungkin meminta maaf, tetapi pengampunan tetap ada baginya. Pengampunan yang diberikan kepada musuh tidak mengharapkan apa pun sebagai timbal baliknya. Satu-satunya harapan adalah keinginan untuk menjembatani jurang permusuhan menjadi lintasan persahabatan.

Maka tepatlah Goenawan Muhammad ketika mengharapkan Pram untuk memberikan maaf bukan saja kepada Gus Dur yang memintanya secara langsung, tetapi kepada setiap pihak yang dianggapnya telah merampas hidupnya selama ini. Pemberian maaf ini, dalam pandangan Goenawan, bukan sekedar karena Gud Dur yang memintanya, bukan pula sekedar memenuhi ‘kewajaran’ menurut kesepakatan sosial, tetapi pemberian maaf yang sesungguhnya, yang mengubah musuh menjadi teman. Pemberian maaf semacam ini bukanlah pengampunan basa basi.

Ville de Lumière,  Sabtu 8 Februari 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s